Batam (ANTARA News) - Sekitar 5.000 anak Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, terancam gagal masuk sekolah dasar (SD) akibat keterbatasan jumlah kursi di kota industri tersebut.
"Saat ini, ada 16.000 anak usia masuk SD, padahal daya tampung sekolah hanya 11.000," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, pada sela-sela rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam, Senin.
Kekurangan bangku sekolah terjadi di Pulau Utama Batam, sedangkan di pulau-pulau pesisir, jumlah bangku masih memadai.
"Bahkan masih ada bangku kosong kalau di pedalaman," kata Muslim.
Ia mengatakan sekitar 150 SD negeri dan 50 SD swasta yang ada di Batam hanya mampu menampung 11.000 siswa, sehingga sekitar 5.000 orang usia di atas tujuh tahun terancam tidak bisa bersekolah.
"Yang 5.000 ini perlu kami pikirkan jalan keluarnya," katanya.
Beberapa pilihan untuk menampung anak adalah membuat jadwal belajar ganda, sekolah pagi dan petang, serta dengan meningkatkan rasio anak dalam kelas dari 36 anak per kelas menjadi 40 anak per kelas.
Menurut Muslim, pembuatan jadwal sekolah pagi dan petang dapat menampung siswa yang terancam tidak sekolah, meski agak tidak manusiawi.
"Sekolah 'double shift` melanggar HAM, karena berdasarkan kurikulum tingkat satuan pelajaran, anak sekolah sampai pukul 13.30WIB, kalau di atas jam itu sudah tidak efektif lagi," kata dia.
Namun, agar anak-anak usia sekolah tetap dapat bersekolah, maka Pemkot Batam terpaksa menerapkan sekolah jadwal ganda yakni pagi dan petang.
"Jadwal ganda ini dapat diterapkan di sekolah swasta dan negeri," kata dia.
Mengenai jumlah guru, Muslim mengatakan bahwa ketersediaan guru untuk sekolah dasar masih cukup. Penambahan jadwal sekolah tidak berpengaruh pada kebutuhan guru, karena guru dapat mengajar pada dua jadwal tersebut.
Kekurangan jumlah bangku sekolah diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, mengingat setiap tahunnya pemerintah hanya mampu membangun dua SD.
Kepala Dinas Batam mengatakan pembangunan sekolah terkendala dengan kemampuan anggaran Pemkot Batam.
Lahan, kata dia, tidak lagi menjadi kendala, karena telah disediakan Badan Pengusahaan Kawasan Batam sebagai pemegang hak tanah di kota industri. (ANTARA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar