SURAT FBI : Asli Apa Palsu...

Federal Bureau of Investigation

Counter-terrorism Division and Cyber Crime Division

J. Edgar. Hoover Building Washington DC

Attention Beneficiary,

Records show that you are among one of the individuals and organizations who are yet to receive their overdue payment from overseas which includes those of Lottery/Gambling, Contract and Inheritance. Through our Fraud Monitory Unit we have also noticed that over the past you have been transacting with some impostors and fraudsters who have been impersonating the likes of Prof. Soludo of the Central Bank Of Nigeria, Mr. Patrick Aziza, Frank, Anderson, none officials of Oceanic Bank, Zenith Banks, Kelvin Young of HSBC, Ben of FedEx, Ibrahim Sule, Dr. Usman Shamsuddeen and some impostors claiming to be The Federal Bureau of Investigation.

The Cyber Crime Division of the FBI gathered information from the Internet Crime Complaint Center (ICCC) formerly known as the Internet Fraud Complaint Center (IFCC) of how some people have lost outrageous sums of money to these impostors. As a result of this we hereby advise you to stop communication with any one not referred to you by us

We have negotiated with the Federal Ministry of Finance that your payment totaling $6,100,000.00 be released to you via a custom pin based ATM card with a maximum withdrawal limit of $5,000 a day which is powered by Visa Card and can be used anywhere in the world were you see a Visa Card Logo on the Automatic Teller Machine (ATM). We have advised that this should be the only way at which you are to receive your payment because it’s more guaranteed, since over $5 billion was lost on fake check year 2008.

We guarantee 100% receipt of your payment, because we have perfected everything in regards to the release of your $6.1 million United States Dollars to be 100% risk free and free from any hitches as it’s our duty to protect you. (This is as a result of the mandate from US Government to make sure all debts owed to people which includes Inheritance, Contract, Gambling/Lottery etc are been cleared for the betterment of the current economic status of the nation and its citizens as he bas always believed “Our Time for Change has come” because “Change can happen

To redeem your fund you are hereby advised to contact the ATM Card Center via email for their requirement to proceed and procure your Approval of Payment Warrant and Endorsement of your ATM Release Order on your behalf which will cost you $275 only nothing more and no hidden fees as everything else has been taken cared of by the Federal Government including taxes, custom paper and clearance duty so all you will ever need to pay is $275 only.

Contact Information
Name: Dr. Andrew Lamar
Phone: +234 808 254 8308
Email: andrewlamar0@yahoo.cn

Do contact Dr. Andrew Lamar of the ATM Card Center via his contact details above and furnish him with your details as listed below,calling him on his hot line will be faster than to email him:

Your full Name:
Your Address:
Home/Cell Phone:
Occupation:
Age:

On contacting him with your details your files would be updated and he will be sending you the payment information in which you will use in making payment of $275 via Western Union Money Transfer for the procurement of your Approval of Payment Warrant and Endorsement of your ATM Release Order. After which the delivery of your ATM card will be effected to your designated home address without any further delay, extra fee or any authority raising eyebrow.

Upon receipt of payment the delivery officer will ensure that your package is sent within 24 working hours. Because we are so sure of everything we are giving you a 100% money back guarantee if you do not receive your ATM CARD Shippment Confirmation within the next 24hrs after you have made the payment for shipping.

Once again we are so sure of you receiving your payment at no any other cost as we have taking it upon our duty to monitor everything in other to cub cyber crime that is perpetrated by those impostors.

Thanks and hope to read from you soon.

ROBERT S. MUELLER,


DIRECTOR
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535
TELEPHONE: (202) 324-3000
FAX: (202) 666-5283

Note: Disregard any email you get from any impostors or offices claiming to be in possession of your ATM card, you are hereby advice only to be in contact with Dr. Andrew Lamar of the ATM card center who is the rightful person to deal with in regards to your payment and forward any emails you get from impostors to this office via the above fax number so we could act upon it immediately. Help stop cyber crime.

SBI ; IDEALISME DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA

*Arta Peto Sinamo

Tulisan ini mencoba membahas apa dan bagaimana seharusnya sekolah yang disebut bertaraf internasional.Itulah gambaran ideal sekolah bermutu.Isu utama adalah bagaimana mewujudkan idealisme tersebut dan apa prioritas yang harus dilakukan sekolah agar memiliki fundasi yang kuat untuk membangun sekolah bertaraf internasional.

KONSEP UTAMA

Bersyukur sekali penulis sudah mengunjungi berbagai sekolah dan perguruan tinggi di negara-negara maju seperi Amerika, Inggris, Australia dan Singapura jauh sebelum pemerintah Indonesia mempopulerkan istilah RSBI dan SBI. Mari sebentar kita melihat dan mereview apa dan bagaimana aturan dari pemerintah berkaitan dengan sekolah bertaraf internasional.

Pengertian :

Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (8 standar) dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. Adapun Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dimaksud meliputi: a. Standar isi; b. Standar proses; c. Standar kompetensi lulusan; d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan; e. Standar sarana dan prasarana; f. Standar  pengelolaan; g. Standar pembiayaan; dan h. Standar penilaian pendidikan.

PGRI Hasilkan 8 Prioritas Kerja

PB PGRI melaksanakan rapat koordinasi nasional pada minggu lalu menyangkut isu-isu teranyar terhadap permasalahan guru di Indonesia, terutama pasca keluarnya Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Sususnan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I.

Pada bagian Keenambelas tentang Kementerian Pendidikan Nasional terutama pada Pasal 436, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dirjen PMPTK) sudah dihapus atau dibubarkan. Sehingga fungsi yang khusus menangani guru saat ini menjadi stagnan.

Kemdiknas memuat susunan organisasi menjadi; Wakil Mendiknas, Sekjen, Dirjen PAUD, Nonformal dan Informal, Dirjen Pendas, Dirjen Penmen, Dirjen Dikti, Irjen, Balitbang, BPPB, Staf Ahli Bidang Hukum, Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan, Bidang Kerja Sama Internasional, Bidang Organisasi dan Manjemen, dan Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan.

Saat itu PGRI secara tegas menolak pembubaran Dirjen PMPTK. Sebab, menurut mereka dirjen tersebut sangat efektif dan strategis untuk mengurusi guru. “Kita menolak pembubaran PMPTK. Apa dasar Kemdiknas membubarkan dirjen itu,” kata Sulistiyo Ketua Umum PB PBGRI kepada Komunitas waktu itu.

Kegiatan rapat mengambil tema, "Peningkatan Peran PGRI Dalam Mewujudkan Guru Profesional dan Sejahtera".

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Muhammad Nuh. Pengurus PB PGRI, pengurus PGRI Provinsi, PGRI Kab/Kota, Anak Lembaga dan Badan Khusus PGRI, serta Himpunan Organisasi Profesi Sejenis.

Dalam Pembahasan tersebut, menghasilkan 8 agenda penting dalam waktu dekat ini yang harus disikapi oleh PGRI, selain tentunya mempertanyakan kepada pemerintah pengganti Dirjen PMPTK yang khusus melayani guru.

“Kami bukan Cuma demo dan menolak, tetapi kami menawarkan dan member solusi pembentukan badan khusus yang mengelola guru di tingkat pusat,” ujar Sulistiyo kepada Komunitas. (bang imam/redaksi)

8 agenda dalam Rapat Koordinasi Nasional Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) :

1. Finalisasi pedoman Bank Guru

2. Finalisasi pendataan anggota

3. Problematika iuran organisasi

4. Perkembangan terkini Ditjen PMPTK/Badan Pengatur dan Pengelola Guru

5. Persiapan Peringatan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional 2010

6. Persiapan pelaksanaan Konkernas III di Gorontalo

7. Perisapan keberangkatan ACT XXVI di Filipina

8. Perkembangan organisasi terkini

Sumber : PB PGRI/diolah Litbang Majalah Komunitas

SELEKSI CPNS DI LINGKUNGAN KEMDIKNAS

Kementerian Pendidikan Nasional akan melakukan SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TAHUN 2010.

JADWAL CPNS :

a. Waktu Pengumuman : 8 - 10 Oktober 2010

b. Pendaftaran : 11 - 15 Oktober 2010

c. Sistem Pendaftaran : 1. CPNS ONLINE & 2. CPNS NON ONLINE

d. untuk lebih jelasnya, silahkan unduh di http://cpns.kemdiknas.go.id atau di http://www.kemdiknas.go.id


sumber : Kementerian Pendidikan Nasional

636 BANGUNAN SEKOLAH RUSAK DI MAJALENGKA

Majalah Komunitas - Masih banyaknya bangunan sekolah yang rusak di Kabupaten Majalengka menjadikan PR bagi kepala dinas baru sementara alokasi dana dari pemerintah pusat untuk rehabilitasi sekolah pada tahun 2010 ini tidak ada sama sekali, mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai aturan Kemdiknas diperuntukan untuk penunjang dan peningkatan mutu bukan untuk rehabilitasi atau perbaikan.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Drs H Sanwasi MM jumlah SD se Kabupaten Majalengka yang mengalami kerusakan sebanyak 416, 165 bangunan SMP, 25 SMA dan 30 SMK baik rusak berat maupun rusak ringan.

Ratusan gedung SD, SMP dan SMA yang rusak di Kabupaten Majalengka akan diajukan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi dari alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun Anggaran 2010.

DPPIP ini merupakan bagian dari pendapatan daerah yang akan dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2010.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.07/2010 mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun Anggaran 2010. Jelas H.Sanwasi.

"Sejumlah gedung yang telah dinventarisir ini kita ajukan ke badan anggaran DPR-RI yang nantinya masuk alokasi DPPIP, " kata Sanwasi sambil menunjukan surat pengajuan ke badan anggaran DPR-RI yang sudah ditandatanganinya. (PING/YON)

HALAL BIL HALAL PGRI KECAMATAN BANYURESMI MERIAH

BANYURESMI, Sekitar 700an keluarga besar guru tumplek memenuhi aula GOR PGRI Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, menghadiri halal bil halal yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Banyuresmi pada Kamis (23-09-2010). Acara yang berlangsung sejak pk. 09.00 dan berakhir hingga pk. 15.00 tersebut benar-benar menjadi ajang silaturahmi para pelaku pendidikan di Kecamatan Banyuresmi. Bukan hanya guru, melainkan juga para penjaga sekolah hingga pejabat pemerintahan kecamatan Banyuresmi seperti Kepala UPTD Pendidikan, para Pengawas, Camat, Kapolsek dan Danramil tampak hadir hingga acara berakhir. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan Group Nasyid Banyuresmi yang menghibur hadirin dengan sajian lagu-lagu religi.

Camat Banyuresmi Drs. Aa Hardaya, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan rasa salutnya terhadap kekompakan yang ditujukan oleh keluarga besar PGRI Kecamatan Banyuresmi pada acara halal bil halal kali ini. “sebagai kepala pemerintahan ditingkat kecamatan, saya selaku Camat Banyuresmi dan atas nama Muspika Kecamatan Banyuresmi dalam forum silaturahmi ini menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar guru kecamatan Banyuresmi, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan dan kekhilafan”, ujar AA Hardaya.

Begitupun Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyuresmi, Drs. H. Asep Wawan, M.Si dalam sambutannya juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran guru, kepala sekolah dan para tenaga kependidikan lainnya atas segala kesalahan dan kehilafan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. “dinamika dalam menjalankan tugas memajukan pendidikan di kecamatan Banyuresmi, pasti tidak luput dari segala kekhilafan dan kesalahan. Oleh karenanya, selaku kepala UPTD Pendidikan saya memohon untuk diikhlaskan dan dimaafkan segala kesalahan dan kehilafan yang pernah terjadi selama ini”, tegas Asep Wawan.

Sementara itu, Dede Herawan, S.Pd selaku Ketua Cabang PGRI Kecamatan Banyuresmi saat berbincang dengan Komunitas disela-sela acara menjelaskan tema acara silaturahmi dan halal bil halal yang diselenggarakannya, yaitu Kita Ikat Kembali Tali Persaudaraan yang Pernah Putus. Menurut Dede Herawan, tema tersebut dipilih karena harus jujur diakui bahwa selama menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik dan kependidikan banyak terjadi berbagai perbedaan dan silang pendapat yang kemudian mengakibatkan turunnya semangat kebersamaan dikalangan guru, baik antar sesama guru, antara guru dengan kepala sekolah, antar sesama kepala sekolah, antar sesama pengurus PGRI, antara ranting dengan cabang maupun juga dengan pihak UPTD Pendidikan.

“Tentunya, apa yang kita lakukan selama ini tidak terlepas dari komitmen dan tanggungjawab tugas kita untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Kecamatan Banyuresmi. Namun dalam realisasi keseharian, karena keberagaman latar belakang dan kepentingan yang ada kemudian melahirkan berbagai perbedaan yang kadang menjurus pada konflik dan merusak tali silaturahmi antar sesama tenaga pendidik dan kependidikan. Oleh karenanya, melalui silaturahmi ini kami selaku pengurus cabang PGRI Kecamatan Banyuresmi bertekad untuk selalu berupaya menjaga semangat kebersamaan dan ikatan silaturahmi ditengah-tengah dinamika keberagaman yang ada. Kami selaku jajaran pengurus cabang PGRI Kecamatan Banyuresmi juga telah berkomitmen untuk konsisten secara penuh pada garis perjuangan organisasi untuk menjadikan PGRI sebagai organisasi perjuangan para guru dan tenaga kependidikan lainnya, yang bertujuan dan berupaya untuk membina, mempertahankan, dan meningkatkan harkat/martabat guru melalui peningkatan kemampuan professional dan kesejahteraan guru beserta keluarganya,” ujar Dede Herawan.

Dede Herawan juga berharap dengan kekompakan yang dibuktikan dengan antusiasnya kehadiran mereka pada acara silaturahmi saat ini, bisa menjadi secercah harapan akan terwujudnya kebersamaan yang kuat diantara guru, tenaga kependidikan, PGRI, UPTD Pendidikan dan Muspika kecamatan Banyuresmi. “Dengan kebersamaan dan kekompakan yang terwujud, insya Allah akan dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk memajukan pendidikan di Kecamatan Banyuresmi sebagai yang terunggul dan termaju di Kabupaten Garut bahkan di Jawa Barat”, tegas Dede Herawan. (Ma’mun Gunawan)

Hari Pertama Masuk Kerja , Setda Kabupaten Garut Gelar Silaturahmi

salam-salaman, saling memaafkan

Setelah masa cuti diberlakukan 9 hingga 13 September, Pegawai Negeri di lingkungan Setda Kabupaten Garut, Selasa (14/9), kembali memulai kerja. Apel pagi hari pertama di bulan syawal ini dipimpin Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Garut, H. Budiman, SE, M.Si. Turut hadir,  Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Garut Ir. Andi Rahmat, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Arus Sukarna, SH, M.Si, para kepala bagian dan para pegawai dimlingkungan Setda Kabupaten Garut.

Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Garut, H. Budiman, SE, M.Si, menuturka, ajang silaturahmi harus tetap dijaga terutama dengan kerbat kerja dilingkungannya, karena hampir dipastikan setiap hari tidak kurang dari 8 jam interaksi antar pegawai dengan pegawai atau antar pegawai dengan pimpinan mengalahkan interaksi sosial lainnya, meski kita memiliki hubungan kedekatan dengan saudara yang lain, namun frekuensi itu tidak sebanyak interaksi antar pegawai dilingkungannya.

Oleh karenanya, ia menghimbau agar berbagai permasalahan yang timbul antar sesama kerabat dapat segera diselesaikan, terutama dalam menyambut moment idul fitri yang baru saja lewat.

Di lingkungan Setda Kabupaten Garut tingkat kehadiran mencapai 98 persen. Mereka yang tidak masuk umumnya karena sakit. (Garut/Humas)

PENDATAAN TENAGA HONORER : Banyak Palsukan SK Sukwan

Selasa, 07 September 2010, 17:47 wib


Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut


Apa kabar majalah komunitas

Ida Siti Rohayati/foto ist

kami sebagai guru sukwan merasa berharap dengan adanya pendataan dari menpan yang dikumpulkan di dinas pendidikan.

Namun ada sedikit kekawatiran pada kami yang sudah lama mengabdikan diri dengan adanya keharusan mengumpulkan SK tiap tahun dari mulai diangkat sampai sekarang. Padahal yang sebenarnya kepala sekolah boro-boro mengeluarkan SK setiap tahun. 


SK pertama juga dibuat sendiri lalu di tandatangani kepala sekolah bersankutan. Tetapi kenapa dalam pendataa skarang diharuskan ada SK setiap tahun , ada apa gerangan??? mungkinkah terjadi kecurangan??? seperti halnya yang terjadi di kecamatan kami yaitu kecamatan pamulihan, adan pembengkakan masa mengajar, misalnya SK dibuat dari tahun 1999 kemudian dia membuat lagi SK mengajar tahunnya lebih lama lagi, padahal menurut pandangan kami persaratan untuk pendataan yang dilakukan menpan tidak perlu ada SK tiap tahunnya. 


Mustahil sebagai guru sukwan ada SK setiap tahunnya karna saya juga merasakan dari tahun 1991-1996 boro2 ada SK, gajih sukwan pun kadang ada, kadang tidak ada. kepala sekolah pun jarang ada ke sekolah guru pun 1SD itu cuman ada 1 padahal betapa sulitnya, pd waktu itu 6 kelas hanya 1 PNS yang ada. 


Jadi dapat kita bayangkan pada waktu itu bujeng2 ngagaya keun SK tiap tahun ngelola kelas pun sulit. jadi saya berpendapat, kan FAGAR sudah lebih dulu mengadakan palidasi SK sukwan, kenapa bukan yang di FAGAR saja kita pergunakan. karena, FAGAR lah satu-satunya yang melakukan palidasi SK sukwan jauh sebelum ada rencana pendataan ini. jadi FAGAR lah yang mempunyai data yang sesungguhnya tentang sukwan yang ada di kabupaten garut ini.


kami hanya selalu berharap dan minta tolong kepada majalah komunitas untuk menyampaikan hal ini kepada pihak yang terkait,untuk menganalisa kembali sk sukwan yg sudah masuk , atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan beribu2 terima kasih semoga amal kebaikan tim majalah komunitas mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan mohon maaf atas kelancangan kami untuk menyampaikan hal ini.
sekian terima kasih.....


Wassalam....... idah siti rohayati

SELAMAT IDUL FITRI 1431 H

Keluarga Besar Majalah Komunitas mengucapkan : 

ttd

H. MUHAMMAD DJAFAR                                      TENGKU IMAM KOBUL MOH YAHYA S.

Pimpinan Umum                                                          Pimpinan Redaksi

LIBUR LEBARAN :

Rabu - Minggu, 08 - 19 September 2010

Saat Libur anda dapat menghubungi Redaksi di :

Ibu Ros : 021 986 34 547

Bang Imam : 0852 3289 8460, 021 464 44 305

Selamat Mudik dan Berlibur Bersama Keluarga...

MAJALAH KOMUNITAS: Pejabat Baru Kemdiknas pada Eselon II

MAJALAH KOMUNITAS: Pejabat Baru Kemdiknas pada Eselon II

Pejabat Baru Kemdiknas pada Eselon II

·         Burhanuddin Tolla : Sekretaris Balitbang Kemdiknas

·         Hendarman : Kepala Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Balitbang Kemdiknas

·         Achmad Jazidie : Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti

·         Supriadi : Direktur Ketenagaan Dirjen Dikti

·         Muchlas Samani : Rektor Universitas Negeri Surabaya

·         Bambang Supriyadi : Koordinator Kopertis Wilayah V di Yogyakarta (2010-2014)

·         Sugijanto : Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya (2010-2014)

·         I Nyoman Sucipta : Koordinator Kopertis Wilayah VIII di Denpasar (2010-2014)

·         Sipon Muladi : Koordinator Kopertis Wilayah XI di Banjarmasin (2010-2014)

·         Made Mudhina : Direktur Politeknik Negeri Bali (2010-2014)

·         Joseph Prawira Ticoalu : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang (2010-2014)

·         Ibrahim : Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IX di Makassar (2010-2014)

·         Suharyono : Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah V di Yogyakarta (2010-2014)

Sumber : Kemdiknas

Cara Bayar Tunjangan Sertifikasi Guru untuk PNS Daerah

di Malang

Pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah dilakukan melalui cara sebagai berikut :

Ingin Tahu SK TPG & INPASSING anda?

sosialisasi sertifikasi guru/dok

Inpassing : merupakan penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Inpassing bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. 

KPK Tetapkan 26 Mantan Anggota DPR Tersangka Kasus Travellers Cheque

Bibit Samat Rianto, Wakil Ketua KPK/Ant

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 26 anggota DPR periode 1999-2004 sebagai tersangka kasus travellers cheque (TC) sebagai suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom pada 2004.

"Pada pengembangan penyidikan TC, KPK tetapkan 26 tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan pemberian TC anggota DPR periode 1999-2004," kata Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Penetapan sebagai tersangka tersebut, ia mengatakan karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya berkaitan dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

KPK, menurut Bibit, membagi 26 orang tersangka baru tersebut dalam enam kelompok. Kelompok I yakni HY bersama-sama dengan yang berinisial AHZ , MBS (Marthin Bria Seran), PSz (Paskah Suzetta), BS (Boby Suhardiman), AZA (Antony Zeidra Abidin).