Mendikbud Lantik Lydia Freyani Hawadi sebagai Dirjen PAUDNI

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Dirjen PAUDNI Kemdikbud

Jakarta (Majalah Komunitas) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh melantik Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lydia Freyani Hawadi, Jumat (27/01), di gedung Kemdikbud. Berbarengan dengan pelantikan tersebut, dilantik juga Anna Erliyana, sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Kemdikbud,  Kacung Marijan sebagai Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional Kemdikbud, dan tiga pimpinan perguruan tinggi.

TEMA HARI IBU 22 DESEMBER 2011 : Peran perempuan dan laki-laki dalam membangun ketahanan ekonomi menuju kesejahteraan bangsa

logo : HARI IBU 22 DESEMBER 2011

Keluarga Besar Majalah Komunitas mengucapkan "SELAMAT HARI IBU KE-83, 22 DESEMBER 2011, SEMOGA IBU INDONESIA MENCAPAI KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN DEMI MEMBANGUN KUALITAS ANAK BANGSA" 

Sub Tema

a. Industri rumahan sumber pendapatan dan penciptaan lapangan kerja.

b. Industri rumahan membangun perekonomian keluarga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

c. Kemitraan perempuan dan laki-laki dalam membangun ekonomi rumah tangga.

d. Kesehatan keluarga menunjang pemberdayaan ekonomi rumah tangga.

e. Peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi menuju pembangunan antar komunitas ASEAN.

Slogan

a. Industri rumahan berjalan, ekonomi maju.

b. Keluarga sehat, ekonomi kuat.

TINGKATKAN KOMPETENSI GURU DAN KEBERSAMAAN DENGAN MASYARAKAT

Peringatan Hari Guru Nasional :

LOMBA RPP dalam rangka HUT PGRI ke-66 di Garut

Banyuresmi (Garut) - Merayakan hari guru nasional dan HUT PGRI Ke-66 Tahun 2011, PGRI Ranting V Kecamatan Banyuresmi menyelenggarakan Lomba Penulisan Program Pembelajaran (RPP Berkarakter) yang diikuti oleh guru kelas V SD se kecamatan Banyuresmi dengan mata pelajaran yang dilombakan yaitu Matematika. Lomba dilaksanakan di SDN Sukaratu II Kecamatan Banyuresmi pada hari rabu (23/11-2011).

Tahun 2012 Direncanakan Anggaran Pendidikan Rp286,6 Triliun

PR pemerintah menyelesaiakan 36,67% ruang kelas rusak baru akan tuntas pada anggaran tahun 2013

Pemerintah tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran pendidikan lewat APBN minimal 20 persen.

Direncanakan anggaran pendidikan pada tahun 2012 mencapai Rp. 286,6 triliun atau sekitar 20,2% dari total APBN 2012. Dari anggaran sebanyak itu, prioritas diutamakan untuk biaya operasional sekolah (BOS) untuk 31,3 juta siswa SD/sederajat dan 13,4 juta siswa setingkat SMP.

SDN Jaticempaka VIII Adakan Pesantren Ramadhan

Pesantren Ramadhan SDN Jaticempaka VIII Pondokgede

Pondokgede, Bekasi (MAJALAH KOMUNITAS) – SDN Jaticempaka VIII Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Jawa Barat melaksanakan pesantren Ramadhan selama 3 hari dari Rabu-Jum’at, 17-19 Agustus 2011.

Pelaksanaan pesantren Ramadhan ini dibagi atas dua sesi setiap hari, yakni sesi pertama untuk kelas I-III dan sesi kedua untuk kelas IV-VI. Materi pesantren Ramadhan keseluruhan diisi oleh guru-guru dari SDN Jaticempaka VIII. 

Materi hari pertama untuk siswa kelas I sampai kelas III antara lain; hafalan rukun iman, rukun islam dan kisah tauladan I Rosululloh oleh Ibu Marhumah, S.Ag, Fauziah, S.Pd.I dan Marwah Zaitun, M.Pd. sedangkan materi untuk kelas IV dan kelas VI dihari pertama adalah; hakikat syahadatain, hablum minallah, adab beribadah, syiroh nabawi I yang dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Pemateri dalam sesi ini oleh ibu/bapak guru Sustri Riyanto, S.Pd, Ade Firma, Radi Supriadi, S.Pd, dan Sarbini, S.Pd, MM.

Kota Bekasi Dapat DAK Rp. 35,211 Miliar, Total DAK SD Rp. 8,033 triliun dan SMP Rp. 2,008 triliun

Yusuf Naseh, Wakil Ketua DPRD saat menggunting pita

Kota Bekasi (MAJALAH KOMUNITAS) - Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan untuk SD dan SMP Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 35,211 miliar. Dana sebesar itu diperuntukkan untuk membangun ruang kelas baru, gedung baru dan ruang perpustakaan baru beserta isinya untuk tingkat sekolah dasar sebesar Rp. 27,100 miliar dan SMP Rp. 8,110 miliar.

Berdasarkan Permendiknas Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB), penggunaan anggaran diperuntukkan untuk pembangunan prasarana pendidikan pada 4 kriteria.

Ke-empat kriteria tersebut mencakup; 

(a) pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, 

(b) pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, 

(c) rehabilitasi ruang kelas rusak berat, dan 

(d) rehabilitasi ruang kelas rusak sedang.

Sementara, jika DAK diperuntukkan untuk sarana peningkatan mutu pendidikan, harus dipergunakan untuk membeli buku, alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran, dan multimedia.

Pesantren Ramah Anak Menjadikan Anak Nyaman

Pesantren Ramah Anak di Garut. Foto: Humas

Garut, Jabar (MAJALAH KOMUNITAS) - Dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Anak Nasional, Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Survey KAP Pesantren Ramah Anak (PRA) serta Dialog Interaktif Mendukung SK Bupati untuk Implementasi PRA pada Jumat (29/07) di Aula Kantor MUI Jalan Otto Iskandardinata Tarogong Garut. 

FPAUDNI Kota Tasikmalaya Kunjungi Majalah Komunitas

Pengurus FPAUDNI Indonesia Kota Tasikmalaya saat berkunjung ke Majalah Komunitas

Tasikmalaya, Jabar (MAJALAH KOMUNITAS) - Pengurus Forum Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (FORUM PAUDNI) Indonesia Kota Tasikmalaya kembali berkunjung ke Redaksi Majalah Komunitas dalam rangka memastikan peringatan Hari Anak Nasional (HAN).

Pertemuan dilakukan di Kota Bekasi, Jum'at, 29 Juli 2011. Pengurus yang datang terdiri dari; Risris RA (Ketua), Muldan (Sekretaris), Lina (Bendahara), Yetti, Irnawati dan Bu Etin. 

Mereka memastikan akan melaksanakan puncak peringatan HAN 2011 di Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini mengundang Kak Seto yang sekaligus melantik Pengurus FPAUDNI Indonesia Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh Ibu Walikota.

Sedianya acara akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 September 2011. Berbagai pentas kreatifitas anak akan memeriahkan HAN 2011 di Kota Tasikmalaya dengan diikuti 2.000 anak dan 1.000 guru PAUD Formal, Nonformal dan Informal. (red)

Angka Putus Sekolah Membengkak Karena "Pungutan Aneh"

Fayakhun Andriadi, anggota F-GOLKAR DPR-RI

Jakarta (MAJALAH KOMUNITAS) - Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Fayakhun Andriadi memperkirakan, angka putus sekolah tahun ini akan jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, karena banyaknya pungutan `aneh` di berbagai jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. 

"Dari berbagai informasi yang saya peroleh, baik itu di daerah maupun di Jabodetabek, sama saja. Pungutan macam-macam sangat membenani orang tua calon siswa dan calon mahasiswa, akibatnya anak mereka gagal melanjutkan sekolah," tuturnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu. 

PONPES TERPADU RIYADLUSSALAM BOGOR : Metode 9 Bulan Hafidz Qur'an

santri dan ustadz Ponpes Terpadu Riyadlus Salam Bogor

Jonggol, Bogor (MAJALAH KOMUNITAS) - Pondok Pesantren Terpadu Riyadlussalam Bogor memberikan angin segar untuk umat Islam dalam menghafal dan memahami Al-Qur'an.

Ponpes Terpadu Riyadlussalam Bogor terletak sekitar 75 km dari Jakarta atau 45 km dari Pusat Kota Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ponpes ini beralamat di Kampung Neglasari Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

3 Ruang Kelas Baru SDN Jatirasa 5 Bekasi Tidak Memiliki Meja dan Kursi

Belajar tanpa meja dan kursi. Foto: ist

Jatiasih, Bekasi (MAJALAH KOMUNITAS) - Hari ini hari pertama masuk sekolah di Kota Bekasi. Hampir semua sekolah melakukan kegiatan hari pertama dengan pengenalan lingkungan, fasilitas dan pengenalan terhadap guru, tata usaha dan kepala sekolahnya.

Di Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi seperti yang dilaporkan salah satu orang tua siswa kepada Majalah Komunitas via SMS, bahwa SDN Jatirasa V sudah dibangun 3 ruang kelas dan sudah selesai sejak 3 tahun lalu.

Sayang ruang kelas baru (RKB) tersebut belum dapat difungsikan karena meubeler dan perangkat lainnya di dalam kelas masih bolong alias belum terisi.

Ketua Forum PAUD : Walikota Tasikmalaya Layak Dapat Penghargaan

Risris dan Yetti saat berdiskusi dengan Majalah Komunitas.

Bekasi (MAJALAH KOMUNITAS) – Ketua Forum Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (FPAUDI) Kota Tasikmalaya, Risris RA mengatakan kepedulian Walikota Tasikmalaya perhadap pendidikan anak usia dini layak untuk diapresiasi dan diberikan penghargaan.

Hal tersebut disampaikannya saat bertandang dan berdiskusi di Redaksi Majalah Komunitas, Kota Bekasi, Sabtu, 16 Juli 2011.

“Pak Syarif Hidayat selama ini mendukung kami penuh untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini di Kota Tasik. Bahkan dalam waktu dekat ini, pada peringatan HAN, selain melantik Ibu Wali jadi Ketua Umum Forum PAUD, kami bermaksud memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Walikota. Kami juga berencana mendukung bila Pemkot Tasikmalaya menjadi Kota Layak Anak,” kata Risris saat berdiskusi langsung dengan Pimpinan Redaksi Majalah Komunitas, Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S., ST.

JK School of Government Diresmikan Hari Ini

HM. Jusuf Kalla

Yogyakarta (MAJALAH KOMUNITAS) - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan meresmikan "JK School of Government" sebagai upaya untuk membentuk calon pemimpin yang berkarakter dan berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai Islam.

"Jusuf Kalla (JK) adalah seorang pemimpin sekaligus pengusaha, sehingga diharapkan dapat menginspirasi para mahasiswa. Pemberian nama JK itu sebagai bentuk penghargaan kepada mantan wakil presiden itu," kata Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dasron Hamid di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, JK terbukti telah berkontribusi besar melalui kebijakan publiknya dengan keberhasilannya mengelola konflik, terutama di daerah Aceh, Ambon, dan Poso. JK juga mampu dan tanggap memberikan keputusan dengan tepat dan cepat, serta menunjukkan harga diri dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

2.135 Siswa Bengkulu Terima Subsidi Pendidikan

Pensi SDN Jatibening XI. Foto: Prawoto

Bengkulu (MAJALAH KOMUNITAS) - Sebanyak 2.135 orang siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menerima subsidi pendidikan.

"Pemerintah mengalokasikan dana untuk membebaskan biaya pendidikan siswa tingkat SMK/SMK yang kurang mampu ini agar dapat membantu kelancaran pendidikan mereka ," ujar Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Gianto, Kamis.

Ia menyebutkan, dari 2.135 siswa tersebut masing-masing sebanyak 1.059 orang merupakan siswa SMA dan 1.076 orang siswa SMK Kota Bengkulu.

Jumlah sebanyak itu merupakan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) dan Dinas Sosial Kota Bengkulu.

"Setelah ada data base dari BPMKB dan Dinsos tersebut, siswa yang berhak menerima subsidi pendidikan ditetapkan berdasarkan hasil seleksi pihak sekolah," ujarnya.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu cukup kesulitan mencari siswa yang benar-benar berhak menerima subsidi pendidikan tersebut karena data yang diterima sekolah berasal dari BPMKB.

"Pihak sekolah cukup kesulitan harus mencari siswa yang berhak mendapat subsidi berdasarkan data yang diterima dari BPMKB tersebut apakah siswa memang benar bersekolah disini namun mereka tetap berupaya semaksimal mungkin agar siswa kurang mampu dapat memperoleh bantuan tersebut," ujarnya.

Jadi, bila siswa yang berhak menerima subsidi pendidikan merupakan anak yang terdaftar dan belajar di sekolah negeri dan swasta maka sekolah berhak menerima bantuan tersebut.

Para penerima bantuan tersebut berdasarkan Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 4 tahun 2011 sebesar Rp100.000 per bulan bagi siswa SMA dan Rp125.000 per bulan bagi siswa SMK yang digunakan untuk biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) rutin bulanan dan lainnya.

"Siswa SMK banyak melakukan praktik sehingga dana yang diberikan pun lebih besar dari siswa SMA," ujarnya.

Subsidi tersebut untuk mempercepat pencapaian sasaran program Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka penyelenggaraan pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu. ***

Sumber : Antara

Indonesia Belum Mendidik Kreativitas Anak

Surabaya (MAJALAH KOMUNITAS) - Perkembangan pendidikan di Indonesia dinilai belum mendidik tingkat kreativitas anak, karena hanya mengukur kepintaran mereka melalui besaran nilai studi di masing-masing sekolahnya.

"Padahal, pendidikan harus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, dan tidak selalu mengutamakan nilai pelajaran," kata Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Prof Dr Zainudin Maliki, ditemui dalam seminar pendidikan bertema "Pendidikan Berkarakter Tingkatkan Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti", di gedung PT Pembangkitan Jawa - Bali (PJB) Surabaya, Sabtu.

193 Lulusan SMP Diduga Mendapatkan Bocoran UN Dari Bimbingan Belajar

Daftar Nama, Nilai UN, dan hasil akhir yang sama hingga 193 siswa

Kota Bekasi (MAJALAH KOMUNITAS) - Sebanyak 193 siswa dari berbagai SMP di Kota dan Kabupaten Bekasi diduga mendapatkan bocoran soal yang dikoordinir oleh salah satu Bimbingan Belajar.

Ke 193 siswa tersebut akhirnya dalam nilai akhir Ujian Nasional mendapatkan nilai sempurna, sebesar 38,25. Dengan rincian ;

1. Matematika = 9,75

2. Bahasa Inggris = 9,8

3. IPA = 9,5

4. Bahasa Indonesia = 9,2

Anehnya terbongkarnya permainan ini karena seseorang yang bernama Mona Vita (nama samaran) mengirimkan email ke Majalah Komunitas, Senin pagi, 4 Juli 2011, pukul 09.50 WIB. Email tersebut berupa aduan disertai lampiran 193 siswa yang mendapatkan nilai dan nem yang sama, sekalipun mereka berbeda sekolah.

Bunyi email yang masuk berisi :

Sebagian anak-anak kita yg dikoordinir oleh sebuah bimbingan belajar, berhasil mendapatkan bocoran UN, sehingga menghasilkan nilai yg tinggi dan seragam (terlampir).


Kasihan anak-anak kita lainnya, yg berjuang dengan jujur, dan harus tersingkir oleh kecurangan mereka.


Karena kebocoran ini terjadi di bekasi, maka bisa saja berasal dari oknum Diknas Bekasi.


Reformasi pendidikan dan reformasi birokrasi, sudah sangat mendesak untuk dilakukan demi perbaikan kedepan.


Salam
VIta


Hingga berita ini diturunkan, tim infestigasi Majalah Komunitas sedang mencari informasi soal Bimbingan Belajar dan Oknum Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang membocorkan soal UN, sehingga mengakibatkan ke-193 siswa tersebut mendapatkan nilai yang sama. (tengku imam) 

Garut Jadi Pilot Projek Kampung Pancasila

DR. Didi Susanto, utusan MA. Foto: istimewa

Garut (MAJALAH KOMUNITAS) - Memudarnya nilai-nilai pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai sebuah identitas dan kepribadian nasional, dituding karena tidak teraplikasikannya nilai-nilai Pancasilat dalam kehidupan keseharian masyarakatnya.  Ciri atau jati diri yang membedakan bangsa Indonesia dari negara lain lambat laun terkikis oleh penduduknya yang melupakan pancasila sebagai sebuah ideologi negara. 

Mengantisipasi agar tidak semakin pudar identitas dan kepribadian, pihak Kejaksaan Agung, akan bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Garut serta unsur lainnya, melalui pola yang disebut “Kampung Pancasila”. Dalam program tersebut akan menerapkan kembali nilai yang terkandung dalam Pancasila melalui praktek kesehariannya. Dengan melibatkan peserta didik tingkat SMA, yang akan menjadi tutor bagi generasi muda yang ada di tempat-tempat pada program Kampung Pancasila  tersebut. “Dan Program tersebut akan menjadi pilot projek bagi daerah lain di Indonesia”, ujar Dr. Didi Susanto, salah seorang Utusan Mahkamah Agung yang membidangi urusan kantin kejujuran.

Saat bertatap muka dengan  sekitar 50 orang peserta sosialisasi pendidikan ke-Pancasila-an di SMAN 11 Garut, Jumat (01/7) pagi, Didi mengungkapkan, berkembangnya pola pikir dan paradigma masyarakat Indonesia, terlebih gencarnya pemahaman nilai dari negara lain selain nilai pancasila, ikut mempengaruhi lunturnya jiwa kebangsaan tersebut. Ideologi luar yang mengagungkan sifat individualistik serta mengunggulkan kompetisi dan kompetensi dapat ter-counter oleh  penjabaran nilai Pancasila, seraya menyebutkan keisi lima butir pancasila yang diakuinya mengandung nilai luhur yang dapat mewujudkannya menjadi sebuah bangsa yang berkarakter dan maju.

Oleh karenanya, imbuh Didi, dibutuhkan kembali usaha bersama seluruh elemen masyarakat untuk menerapkan kembali falsafah Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.    Penerapan Pendidikan ke-Pancasila-an kepada generasi muda, terutama bagi peserta didik, sangat memungkinkan terwujudnya cita-cita itu.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri, SE,  Kepala Kejaksaan Negeri Garut Wisnaldi Jamal, SH, M.Hum, para kepala SKPD, Kasdim 0611 Garut  Mayor Khoerudin, dan tamu undangan lainya. Usai bertatap muka, rencananya akan pula dibuka kantin kejujuran di SMPN 1 dan SMPN 2 Garut. (Biro Garut/001)

DISDIK EVALUASI KEBERADAAN SEKOLAH SWASTA

Belum memenuhi delapan mutu standar pendidik dan kependidikan

Majalengka (MAJALAH KOMUNITAS) – Dinas Pendidikan (Disdik) kabupaten  Majalengka akan segera mengevaluasi seluruh sekolah swasta khusus tingkat, SMA, SMK dan MA, pasalnya dari enam sekolah swasta  yang ada belum memenuhi delapan mutu standar pendidik dan kependidikan.

“Dalam waktu dekat ini kami akan segera mengevaluasi dan menertibkan kembali ijin operasional sekolah-sekolah swasta, sekaligus akan membina sekolah swasta tersebut sesuai dengan delapan standar kependidikan,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Drs H Sanwasi MM MPd saat ditemui Komunitas diruang kerjanya belum lama ini.

Menurut Sanwasi, sekolah-sekolah swasta yang ada di Majalengka disinyalir kuat masih belum melengkapi delapan mutu standar pendidik dan kependidikan, seperti kurikulum yang sesuai standar nasional, standar proses mengajar, standar kelulusan kognitif, afektif, dan motorik. Tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, pembiayaan menyangkut sumber dana biaya operasional, standar mengajar dan evaluasi pendidikan yang akan menentukan barometer kependidikan.

Ketika mencermati hasil kelulusan SMA tahun 2010 dan 2011 lalu, Kabupaten Majalengka secara nasional masih menemukan ada sekolah yang kurang beruntung, meskipun secara kelulusan  (di Majalengka) memang lulus seratus persen. Sekolah swasta di Majalengka sendiri sebanyak 6 sekolah, sedangkan sekolah SMAN yang berstandar negeri 29 sekolah.

Ada beberapa kendala yang patut disikapi seperti yang dialami dua siswa asal sekolah yang berada di wilayah Jatiwangi. Sanwasi menjelaskan setiap sekolah memang harus bertanggung jawab terhadap kelulusan para siswanya dan yang menjadi sorotan Dinas Pendidikan Majalengka adalah tentang keberadaan sekolah swasta yang dinilai masih kurang mengacu terhadap delapan standar mutu pendidik dan kependidikan.

“Hal inilah yang mendasari Disdik untuk segera menertibkan kembali ijin operasional sekolah swasta. Adapun sekolah swasta yang memang sudah berjalan akan diaudit dan akan dibina sesuai dengan  delapan standar mutu kependidikan” ujarnya.

Lebih lanjut Sanwasi menegaskan, pihaknya akan mengevaluasi kembali sekolah swasta yang ada di Majalengka karena saat ini banyak yayasan yang ingin mendidirikan sekolah SMK. Apabila tidak mengacu pada delapan standar mutu pendidikan maka kita tidak akan mengeluarkan ijin operasionalnya.

“Jangan sampai ada siswa yang tidak lulus. Kita menginginkan agar sekolah yang sudah ada terutama yang negeri terus mempertahankan kualitasnya, jangan sampai terjadi ada sejumlah siswa yang tidak lulus.” papanya. (Ping/Yon)