Jakarta (MAJALAH KOMUNITAS) - Diperkirakan pada tahun 2025 kelangkaan air yang terlalu parah akan tejadi diseluruh dunia. “Bahkan untuk Indonesia akan terjadi lebih awal. Padahal Indonesia termasuk 10 besar Negara yang kaya air, namun akan terjadi krisis air di negeri ini,” kata Ir Pitoyo Subandrio Dipl HE Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, saat membuka acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) 1 anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, di Hotel Ambhara Jakarta, awal Oktober lalu.
Ia mencontohkan kelangkaan air di DKI Jakarta sudah terjadi saat ini. Dari 26 meter kubik per detik kebutuhan DKI Jakarta, saat ini baru mampu disediakan oleh PDAM sebesar 2,5 meter kubik per detik. “Padahal kita tiap tahun dilanda banjir. Bahkan, Jakarta dilewati 13 sungai,” terang Pitoyo yang masih menjabat rangkap sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS CC) ini.
Banyak tantangan kedepan untuk menghadapi krisis air di negeri ini. Penyebab utama dalam krisis air antara lain; Kritisnya areal hutan karena alih fungsi untuk budi daya/peruntukan lainnya, Kerusakan DAS Hulu dan berkurangnya daerah resapan air karena perubahan landuse dan tutupan lahan, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terkait SDA.
Disamping itu juga adanya persoalan pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan konservasi, Banyak mata air, situ, telaga yang rusak, dan penurunan kapasitas penampungannya, Berkurangnya aliran sungai di musim kemarau dan meningkatnya debit musim hujan à Qmax/Qmin menjadi besar, Besarnya erosi lahan menyebabkan sedimentasi di sungai, pengendapan di tempat penampungan air (situ, dasar sungai dll), yang memperkecil kapasitasnya.
Meningkatnya pencemaran air di badan-badan air akibat limbah industri, limbah rumah tangga, perkotaan dan limbah pertanian, Masih adanya pembuangan sampah ke sungai dan badan-badan air lainnya, Pengambilan air tanah untuk air baku perkotaan dan industri kurang memperhatikan batas keseimbangan kapasitasnya, sehingga telah mengakibatkan kerusakan lingkungan (penurunan muka tanah, subsidence), dan Abrasi, erosi pantai (Marunda, Bekasi), dan pengendapan muara.
”Ada juga disebabkan karena menurunnya kualitas air yang disertai dengan peningkatan kebutuhan air oleh masyarakat. Sementara disisi lain partisipasi masyarakat masih tergolong minim,” ungkapnya.
Untuk itu ia berharap dengan terbentuknya TKPSDA 6 Ci yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha, krisis air utamanya di wilayah sungai Ciliwung-Cisadane untuk 3 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten ditemukan solusi agar krisis air dapat teratasi.
Sementara Imam Anshori MT Sekretaris Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional menekankan agar pola harus berangkat dari visi yang sama antara anggota TKPSDA dengan pemerintah daerah wilayah sungai tersebut. Sehingga kedepan peran TKPSDA menjadi lebih sinergi dalam memberikan pola PSDA 6 Ci dengan memperhatikan kebijakan PSDA wilayah administrasi Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat yang dilalui 6 sungai tersebut, yakni Cidanau, Ciujung, Cidurian, Cisadane, Ciliwung, dan Citarum.
PKM 1 TKPSDA Wilayah Ciliwung-Cisadane dihadiri oleh pemkab Bogor, Pemkot Bogor, Pemkot Depok, Pemkot Tangsel, Pemkot Tangerang, Pemkab Tangerang, Pemprov. DKI Jakarta, 5 Pemkot Administrasi DKI Jakarta, Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi, Ditjen SDA Kemen PU, dan LSM anggota TKPSDA 6 Ci. (red/001)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar