 |
| Bu Fitri, Bu Ani, Pak Encu Hermana, Pak Ali Fauzie, Bang Imam, Bu Indah, dan Bu Yanti |
“Menjadi pegawai negeri adalah harapan tinggi cita-cita dan juga idaman. Mari kita sekali lagi pastikan peraturannya benar, sistemnya tepat, manajemen, dan pengelolaannya yang baik,” SBY
Kota Bekasi (SAPULIDI News) - Dinas Pendidikan Kota Bekasi akhirnya memberikan kepastian terhadap nasib dan status guru honorer di Kota Bekasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Drs. H. Encu Hermana, MM mengatakan, disdik segera melakukan pemetaan guru di Kota Bekasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami akan segera memetakan kondisi pendidikan di Kota Bekasi. Sehingga semua guru honorer akan mendapatkan kepastian status. Tindak lanjut RPP Tenaga Honorer dan Moratorium CPNS segera kita respons dengan rasio dan moratorium bersyarat,” kata Encu saat menerima pengurus Forum Komunikasi Guru Sukwan (FKGS) Kota Bekasi yang difasilitasi Tim Advokasi Guru Honorer LSM Sapulidi di Kantor Dinas Pendidikan, Kamis, 4 Agustus 2011.
“Saatnya kita mereformasi kinerja dinas pendidikan. Karena di bidang Pak Alie (H.M. Ali Fauzie, M.Pd Kabid Bina Program,red) ada bidang teknis yang menangani masalah ini, diharapkan sudah bisa segera ditindaklanjuti,” tegas Encu lagi.
Ditambahkan oleh H.M. Ali Fauzie, M.Pd bahwa dia segera melaksanakan perintah atasan untuk membuat rasio kebutuhan guru berdasarkan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009.
“Saya sangat senang karena guru honorer ikut membantu pekerjaan disdik. Kita minta data base dari guru honorer agar kita verifikasi dan membantu kepastian status guru menjadi CPNS,” pinta Ali.
Sementara Dra. Yanti Mariawati Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga akan membantu penyelesaian status guru honorer menjadi CPNS.
“Selama ini kami sudah banyak membantu. Saat pusat (BKN,red) meminta data guru honorer, kami sudah menyampaikan data sebanyak 1.945 orang. Soal pendataan memang kami masih mengacu pada DSO. Setelah ada rasio, kita berharap pemetaan rasio kebutuhan guru di Kota Bekasi sudah selesai,” ungkapnya.
Dengan diterimanya usulan guru honorer, Dinas Pendidikan Kota Bekasi segera melakukan verifikasi dan validasi guru honorer sebagai tindak lanjut pemberlakuan Permendiknas 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Pada Satuan Pendidikan.
“Mungkin kita meminta dari guru honorer data yang sudah ada serta pedoman untuk penyelesaian CPNS dari Sapulidi. Saya berharap dengan pertemuan ini, Bina Program langsung bergerak cepat, karena guru-guru sudah siap membantu,” terang Encu Hermana.
Audiensi antara guru honorer dilakukan di ruang Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Hadir mewakili guru honorer, Indah Widya Astuti Ketua Umum FKGS, Ani Sujatmikowati Wakil Ketua Umum FKGS, Fitri Marhayati Sekretaris Umum FKGS, dan Tengku Imam Kobul Moh. Yahya atau yang biasa di panggil Bang Imam sebagai Tim Advokasi Guru Honorer dari LSM Sapulidi.
Sementara dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Drs. H. Encu Hermana, MM Kadisdik, H.M. Ali Fauzie, M.Pd Kabid Bina Program dan Dra. Yanti Mariawati Kasubag Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
SBY Prioritaskan Angkat Tenaga Honorer
Pada rapat terbatas bidang polhukam di Istana Negara, Selasa (02/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan bahwa pemerintah akan segera memutuskan dan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang penyelesaian tenaga honorer menjadi CPNS.
“Kedua hal ini (RPP Tenaga Honorer dan RPP PTT,red) merupakan isu yang paling menjadi perhatian banyak kalangan. Solusi yang mesti kita ambil pertama-tama harus dihitung cermat berapa kebutuhan pegawai negeri. Kita persyaratkan kapabilitas yang dimiliki pegawai negeri kita agar mereka betul-betul jadi penggerak birokrasi,” papar SBY.
Presiden SBY menambahkan, pengangkatan tenaga honorer menjasi PNS menjadi hal yang sangat penting bagi sebagian orang karena menyangkut harapan besar mereka.
“Menjadi pegawai negeri adalah harapan tinggi cita-cita dan juga idaman. Mari kita sekali lagi pastikan peraturannya benar, sistemnya tepat, manajemen, dan pengelolaannya yang baik,” tandas presiden.
Sementara itu, Deputi Sumber Daya Manusia dan Aparatur, Kemen PAN-RB, Ramli Naibaho mengatakan, pengangkatan TH tinggal menunggu PP-nya yang masih dalam tahap penjadwalan untuk pembahasan di Kementerian Polhukam untuk selanjutnya dipaparkan kepada presiden.
“Jadi, pemerintah sepakat semua itu akan diangkat. Posisinya (RPP) dalam tahap pembahasan antara kita dengan Menkopolhukam. Sementara dengan Menteri Hukum dan HAM sudah harmonisasi,” jelasnya.
Terpisah, EE Mangindaan, Menteri Pendayagunaan Aratur Negara dan Reformasi Birokrasi tetap akan melaksanakan moratorium CPNS tahun ini.
“Moratorium tetap, tapi honorer pengecualian. Pokoknya honorer yang paling lama 2005. Jadi sebelum 2005, itu yang kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi,” tuturnya.
Saat ini jumlah guru honorer di Kota Bekasi yang diajukan ke BKN sebanyak 1.945 orang. Sementara yang mendapatkan uang transport sebesar Rp. 300 ribu per bulan sebanyak 2.631 orang. (red/001/sindo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar