Baru 15 Persen Guru PAUD Memenuhi Kualifikasi

JAMBORE PAUD : Jambore PAUD Kab. Sukabumi di Selabintana

Jakarta – Kualifikasi pendidik bagi pendidikan anak usia dini (PAUD) saat ini masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. Dari 402.493 orang guru PAUD, sebanyak 84,28 persen atau 339.209 guru belum berkualifikasi S1/D4.

Bahkan  284.475 di antaranya belum tersentuh pelatihan apa pun di bidang PAUD. Jumlah tersebut termasuk yang di luar pendidik taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Kurangnya kualifikasi tersebut harus dicarikan jalan keluarnya agar misi Kementerian Pendidikan Nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang cerdas komperehensif menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka bisa terpenuhi.

"Yang berkualifikasi S1/D4 baru sekitar 15 persen, itu pun tidak semuanya berasal dari sarjana pendidikan PAUD," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal Informal Hamid Muhammad, saat memaparkan kondisi dan kebutuhan pendidikan PAUD pada Workshop Pertemuan Pakar PAUD dan Pengembangan Model Kerja Sama dengan Lembaga Pengembang, di Jakarta, Senin (30/05).

Selain masalah tenaga pendidik, Hamid juga menyampaikan, kondisi pendidikan PAUD saat ini orientasinya lebih kepada model baca tulis dan berhitung. Padahal seharusnya, model calistung baru diajarkan pada level pendidikan dasar. Kondisi tersebut juga didukung dengan fakta bahwa sebanyak 3.298.428 atau 40,5 persen anak usia 5-6 tahun telah menjalani pendidikan di level sekolah dasar. Fakta lain, saat ini APK provinsi tertinggi PAUD ada di Yogyakarta, sedang APK terendah ada di Nusa Tenggara Timur.

"Berdasarkan data pusat stastistik pendidikan 2009, APK PAUD baru mencapai 53,70 persen. Meningkat menjadi 56 persen pada 2010, tapi persentase tersebut masih jauh dari target Education For All (EFA) yaitu 75 persen pada 2015 mendatang," kata Hamid.

Tahun 2015, dibutuhkan 727.500 tenaga pendidik untuk PAUD. Sedangkan saat ini, sarjana PAUD baru menghasilkan 63 ribu guru PAUD. Ada 664 ribu guru yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi untuk mencapai 2015, setiap tahunnya dibutuhkan kurang lebih 132 ribu lulusan.

Dengan kondisi saat ini, jika masing-masing dari 48 PTN yang memiliki program studi PAUD bisa menghasilkan 100 lulusan setiap tahunnya, baru 4.800 lulusan yang bisa terjun ke langsung ke masyarakat setiap tahunnya.  Walaupun dibantu dengan lulusan dari Universitas Terbuka, pemenuhan kebutuhan guru PAUD belum memadai. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah-langkah konkret dan bekerja sama dengan pendidikan tinggi sebagai pencetak tenaga pendidik pendidikan.

Dalam workshop tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas Djoko Santoso memaparkan beberapa peran pendidikan tinggi yang mendukung pendidikan PAUD. "Kami memberi penugasan dan fasilitas kepada seluruh perguruan tinggi untuk membuka program studi baru untuk PAUD," ujar Djoko.

Penugasan tersebut diarahkan kepada seluruh perguruan tinggi negeri dan beberapa perguruan tinggi swasta. Selain dengan membuka program studi baru, Djoko mengatakan, harus dipelajari dengan seksama apakah PAUD cocok untuk penerapan ilmu atau pengembangan ilmu, agar bisa disiapkan regulasi yang sesuai. Perguruan tinggi juga harus diberdayakan, agar kualitas yang diperoleh memenuhi standar.

Bentuk lain dukungan pendidikan tinggi adalah dengan memberikan beasiswa unggulan bagi mahasiswa program studi PAUD. Dan, mengusahakan adanya kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Sampai saat ini, sudah ada dual degree bidang PAUD yaitu hasil kerja sama dengan Ohio University (USINTEC). (aline/red/kemdiknas)